A Secret Weapon For reformasi intelijen
A Secret Weapon For reformasi intelijen
Blog Article
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi goal serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
[thirty] Throughout the reign of President Abdurrahman Wahid, conflicts around ethnic issues in Kalimantan and religious troubles in Maluku occurred. My working experience of remaining Section of among the list of palace’s information and facts resources At the moment exhibits which the President lacked the support of legitimate facts from the sector, was unable to regulate armed forces manoeuvers that worsened the conflict by turning it into a business arena, and unsuccessful To maximise the influence of intelligence functions for avoidance and creation of standard circumstances. The graphic in the President like a defender of religious and ethnic minorities, capable of orchestrate reform, was ‘thwarted’ through the devices in The federal government corporations At the moment.
You'll find nine (9) Constitutional Courtroom judges, where 3 (3) are nominated from the Supreme Court; three (three) are nominated by your house of Reps, and Yet another three (three) are nominated because of the President. Most of the judges are appointed by way of a Presidential Decree and all will provide in one panel in Each individual situation ahead of the Court. The time period of Workplace for judges is 5 (5) years and every one of these can be reelected for another one (a single) time period. The presence from the Constitutional Courtroom has considerably influenced Indonesia usually. Formerly, legislation proven because of the legislative institution can't be challenged. The establishment on the Constitutional Courtroom has designed it possible to annul the complete law or Section of its substances if its producing or material is contradictory towards the Structure. This serves like a Test and balance of the political organ such as the Legislative physique.
Within an Serious way, this situation is known as the contestation amongst the factions of “Political Islam” and “Pancasila” which led for the May possibly 1998 riots that happened a couple of days ahead of Soeharto stepped down. See Sukardi Rinakit, T
[31] Munir Explained Thalib is really an idealistic human legal rights activist who defends victims of violations and is particularly prepared to confront the armed forces and police to struggle to the legal rights of those victims. Threats of murder and intimidation to force Munir to halt his pursuits though leading KontraS and Imparsial (the two strongest human rights advocacy organizations in Indonesia founded by him) are nothing at all new, which include checking and makes an attempt to thwart his protection actions performed by aspects of the security forces specifically or indirectly.
Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan worldwide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Experienced, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.
[thirty] There are actually allegations of deliberate failure to handle this chaos effectively, once again rooting in loyalty on the Orde Baru
Constitutional Courtroom: The Constitutional Court docket was initial founded on November nine, 2001 for a consequence from the 3rd Modification into the Constitution in the Republic Indonesia. Compared with the Supreme Courtroom, the Constitutional Court is not really an appellate courtroom. Its choice is last and binding periksa di sini and, consequently, cannot be challenged. Short article 24C on the Structure states which the powers in the Constitutional Courtroom are very first, to assessment the law produced in opposition to the Structure; 2nd, to solve disputes involving state institution; third, to take care of dissolution of political functions; fourth, to solve disputes above election outcomes; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the process of impeachment, the jurisdiction of your Court is barely limited to the issue of law on whether the President and/or perhaps the Vice chairman are guilty in performing the functions prohibited because of the Constitution. The choice on whether or not to remove the President and/or the Vp remains underneath the authority in the Individuals’s Consultative Assembly.
GlobaLex is furnished as an data assistance only and is not meant to deliver, and should not be relied on as being a source of, lawful advice. Consumers really should seek advice from skilled professionals relating to the application of your legislation to precise situations.
Intelijen digunakan untuk mengontrol aktivitas lawan politik dan tokoh masyarakat yang vokal tanpa aturan hukum yang jelas. Intelijen menjadi aktivitas hitam mengerikan yang meninggalkan sejarah kelam dan traumatik pada bangsa ini.
Issues have been elevated concerning the operate of BIN as being a Software with the political passions on the President.
Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.
Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto product demokrasi yang dijalankan adalah design Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, design demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.